Dibutuhkan Kebijakan Daerah Sertai Program Merdeka Belajar Tangani Masalah Pendidikan

Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usai Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Dr Praptono menawarkan sejumlah solusi terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program prioritas nasional pendidikan (Merdeka Belajar).

Dr Praptono mencontohkan program pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang sampai saat ini sudah diakses lebih dari 3 juta guru dan  tenaga pendidikan.

Dari sekitar 3 juta yang sudah log  in itu, ternyata yang melakukan aktivitas di PMM jumlahnya tidak sama.

Seperti di fitur Guru Belajar yang menjadi sarana guru untuk melakukan pelatihan secara mandiri.

“Dari 3 juta yang log in itu, maksimal hanya 80 ribu guru melakukan pelatihan mandiri. Padahal sudah ada ratusan modul pelatihan yang bisa diikuti di sini,” ungkap Praptono saat rapat kordinasi bersama kepala dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur yang diadakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur pada Rabu (20/2/2024) di Hotel Shangri-La, Surabaya.

Lalu, bagaimana caranya agar guru mau belajar?

Menurut Praptono, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan yang mendorong guru untuk belajar di PMM.

Misalnya, pemberian tunjangan kinerja daerah kepada guru yang syaratnya bisa dicairkan kalau menyelesaikan 2 modul pelatihan di PMM.

“Wah, kalau itu bisa akan sangat luar biasa,” ujar Praptono

Selain itu, bisa juga dengan membuat kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang bisa disalurkan kalau 50 persen guru memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar.

“Saya kira ide-ide kreatif ini bisa dipertimbangkam sehingga guru bisa belajar,” imbuh pejabat kelahiran Kediri, Jawa Timur ini.

Selain Platform Merdeka Mengajar, Praptono juga memberikan solusi terkait pemanfaatan komunitas belajar.

Menurut Praptono, keterbatasan pengawasan di sekolah bisa ditutupi dengan adanya aktivitas rutin berkumpul sesama  guru, berdiskusi dan mencari solusi dalam komunitas belajar.

“Tidak perlu menghadirkan narasumber-narasumber, tapi bisa antar sesama mereka,” katanya,

Praptono mencontohkan komunitas belajar dari sekolah yang sama, bisa melakukan diskusi minimal 2 jam setiap pekan.

Di sini semua masalah didiskusikan, misalnya bagaimana mengatasi anak yang tidak semangat dalam pembelajaran di kelas.

“Ternyata masalahnya, tidak bisa fokus karena di rumah lingkungan keluarga tidak bagus.

Kalau ini terus bisa dikembangkan, masalah belajar anak satu per satu bisa diatasi,” tandasnya. (Judul asi berita: Dibutuhkan Kebijakan Daerah Sertai Program Merdeka Belajar Tangani Masalah Pendidikan di Daerah/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Bagikan Tulisan