4 Dimensi Yang Perlu Dioptimalkan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Menuju WBBM – Dibeberkan Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jawa Timur, Fatih Sabilul Islam, di Indonesia khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, masih banyak pelayanan publik yang kualitasnya rendah. Masyarakatnya banyak yang mengeluh, salah satunya tentang lamanya waktu pelayanan. Itu dikatakannya di Uji Publik Standar Pelayanan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 25 Mei 2023 di Ruang Rapat Ki Hajar Dewatara Gedung A BBPMP Provinsi Jawa Timur

Fatih berharap hal itu tidak terjadi di BBPMP Provinsi Jawa Timur. Karena, dikatakan olehnya, kualitas pelayanan publik yang rendah menimbulkan beberapa dampak buruk seperti banyaknya maladministrasi, terjadinya inefisiensi birokrasi, pertumbuhan investasi yang lambat, menurunnya kepercayaan publik dan munculnya apatisme publik ke aparatur dan instansi pemerintah.

Untuk melepaskan diri dari rendahnya kualitas pelayanan publik tadi, Fatih meminta agar BBPMP Provinsi Jawa Timur benar-benar mengoptimalkan kualitas 4 dimensi penentu baik buruknya pelayanan publik di instansi pemerintah.

Yang pertama, dimensi input, meliputi kompetensi penyelenggara dan sara prasarana. Yang kedua, dimensi proses seperti standar pelayanan dan inovasi pelayanan. Yang ketiga, dimensi output yaitu kepuasan masyarakat, dan terakhir dimensi pengaduan, dalam hal ini pengelolaan pengaduan.

Terkait permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, ia menyampaikan, perlu ada koordinasi yang kuat antar ULT Kemendikbudristek di pusat dan daerah beserta pihak-pihak terkait untuk menjamin semua permintaan dan aduan tadi, tidak salah alamat, cepat direspon, tidak membingungkan dan solutif.

Dirinya juga mengingatkan, sedikitnya aduan dari masyarakat, belum tentu pelayanan yang ada, sudah baik. Bisa saja karena sarana aduan belum optimal, publik tidak tahu, takut menggunakannya atau bahkan sebelumnya sudah apatis. Sebaliknya, banyaknya aduan, belum mengindikasikan pelayanan publik yang ada, buruk. Bisa saja karena tingginya kepercayaan, ekspektasi dan partisipasi publik (masyarakat).

Sambil diselingi tanya jawab dan diskusi dengan para peserta uji publik yang terdiri dari masyarakat sekitar, stakeholder maupun kawan-kawan jurnalis tentang keempat dimensi tadi beserta variabel-variabel di dalamnya, Fatih mengingatkan juga agar standar pelayanan publik di BBPMP Provinsi Jawa Timur mudah diakses oleh publik.

Ia menyarankan, salah satunya dipublikasikan secara online melalui website dan media sosial (medsos) milik BBPMP Provinsi Jawa Timur. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Bagikan Tulisan