Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur lakukan upaya (langkah) perdana dalam mengadvokasi pemda (pemerintah daerah) di program transformasi regulasi dan tata kelola pendidikan di Jawa Timur.
Dalam rangka pencarian data yang otentik dan akurat, BBPMP Provinsi Jawa Timur melalui PDM 08 (tim yang membidangi tugas transformasi tatakelola dan regulasi) melalukan sinergi awal tahun ini dengan berkunjung ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 – 44 Surabaya pada Kamis (01/02/2024).
Langkah guna mendapatkan data otentik dan akurat mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) di provinsi Jawa Timur ini sebagai panduan mengawal pemda mentransformasi regulasi dan tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai wilayah kerjanya masing-masing di Jawa Timur.
Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Timur Evy Trisusanti yang mendampingi tim dari BBPMP Provinsi Jawa Timur di kunjungan tersebut, Angka Partisipasi Sekolah di bagi menjadi 2 bagian yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
APM ini merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Misalnya untuk jenjang SD 7-12 tahun, SMP 13- 15 tahun, jenjang SMA/SMK 16-18 tahun.
Sedangkan untuk APK dituturkan Evy, adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut atau dengan kata lain di luar usia sekolah resmi..
Pada Paket (pendidikan kesetaraan) yang hanya terdaftar tanpa ada kegiatan belajar, Evy mengatakan, para peserta didiknya dianggap tidak bersekolah.
Evy juga menjelaskan, APS jenjang SD bisa mencapai 100 %, sedangkan untuk jenjang SMP masih dimungkinkan adanya putus sekolah tergantung daerahnya, dan untuk SMA mendekati 60%, hal ini sudah nilai yang general secara nasional.
Di kesempatan itu, Evy sekaligus mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai APS, yakni dari faktor ekonomi keluarga sehingga anak lebih diprioritaskan bekerja daripada sekolah. Bahkan ada juga orang tua yang masih beranggapan kalau bersekolah bukan hal penting. Ada juga yang anaknya ingin masuk SMK karena ingin mendalami ilmu otomotif namun oleh orang tuanya malah di masukkan ke bengkel temannya untuk belajar sekalian bekerja.
Evy mengaku miris melihat fakta-fakta tersebut. Yang seharusnya anak mendapat fasilitas sekolah jadi harus bekerja. Maka perlu menurutnya memberikan pemahaman lebih dan mendalam kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. (Ditulis oleh Diana Triastuty/Judul asli berita: Langkah Perdana BBPMP Jatim Dampingi Pemda Mentransformasi Regulasi & Tata Kelola Pendidikan di Jawa Timur/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
