Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendorong adanya kolaborasi antara dinas pendidikan di kabupaten dan kota dengan lintas stakeholder, untuk mewujudkan akselerasi pendidikan di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Suhartatik S.PD.,MPsi, saat didapuk untuk berbicara dalam sosialisasi Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan provinsi Jawa Timur tahun 2023 di Surabaya Suites Hotel beberapa waktu lalu, pada 12 April hingga 14 April 2023.
Suhartatik mengatakan, Provinsi Jawa Timur telah menorehkan sejumlah pencapaian positif dalam hal pendidikan. Semua itu diperoleh karena adanya kolaborasi yang apik dengan berbagai pihak. Bukan semata-mata hasil kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Salah satu pencapaian positif yang telah dicatatkan oleh Provinsi Jatim adalah menjadi yang terbaik dalam mewujudkan indikator kinerja urusan pendidikan.
Pada 2021 silam misalnya, berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Kemendagri, khusus untuk indikator kinerja urusan pendidikan, Jawa Timur mencatatkan nilai tertinggi se-Indonesia. Bahkan, anggaran untuk pendidikan di Jawa Timur yang tertuang dalam APBD, telah melebihi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
Dengarkan juga pemaparan ‘Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Dukungan Sub Kegiatan Prioritas untuk Meningkatkan Capaian SPM Daerah’ oleh Analis Kebijakan Ahli Muda – Yudi Timor Bimo Prakoso, ST, MT, MSc dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri):
“Ini terjadi karena peran semua pihak, khususnya pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota dan provinsi,” kata dia.
Dia melanjutkan, kolaborasi saja tak cukup. Selain itu diperlukan tindakan aktif, Inovasi, dan kreativitas.
“Keempatnya dirangkum menjadi AKIK. Yaitu Aktif, Kolaboratif, Inovatif, dan Kreatif,” lanjutnya.
“Aktif, artinya bagaimana dinas pendidikan aktif berkomunikasi dengan Bappeda. Kolaboratif, itu terkait bagaimana semua pihak bergandengan tangan mewujudkan misi bersama. Lalu Inovatif, artinya bagaimana agar semua pemangku kepentingan terus berinovasi dalam memecahkan solusi yang dihadapi. Dan Kreatif, ini terkait dengan bagaimana agar ada kreativitas dalam upaya untuk memenuhi indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri bersama Kemendikbud Ristek,” tuturnya.
Dia mencontohkan, dalam hal inovasi, provinsi Jawa Timur berusaha mendongkrak kualitas guru lewat pemberian beasiswa S2, karena sudah 99 persen guru di Jawa Timur memiliki gelar pendidikan S1.
“Inovasi lainnya, kami membantu menganggarkan supaya para guru bisa mengikuti PPG yang didanai oleh Pemprov. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi upayanya sudah ada,” ungkapnya.
Terkait implementasi kolaborasi, dia menyatakan sudah ada kerjasama yang bagus antara Bappeda dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan 169 indikator kinerja urusan pendidikan sudah memenuhi target sesuai prosentase yang dimasukkan dalam RPJMD.
“Bahkan ada 5 indikator yang lebih dari 100 persen. Ini semua butuh kolaborasi, kreativitas, dan inovasi,” lanjutnya.
Dia menegaskan, indikator-indikator yang telah ditetapkan Kemendagri bersama Kemendikbud sejatinya ada untuk menjawab masalah-masalah pendidikan. Salah satunya di Jawa Timur adalah masalah disparitas kualitas pendidikan, baik antar daerah maupun antar sekolah.
“Diharapkan dengan adanya indikator yang sudah ditetapkan Kemendagri dan Kemendikbud ristek, bisa memberikan solusi untuk meratakan kualitas pendidikan di Jawa Timur serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” pungkasnya. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
