Pendidikan di Jawa Timur saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan serius. Hal ini bukan sekadar asumsi, tetapi berdasar pada data konkret yang disampaikan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur. Dalam pemetaan yang dilakukan, terlihat bahwa capaian literasi dan numerasi masih jauh dari ideal.
Sekitar 47 persen satuan pendidikan di Jawa Timur berada dalam kategori literasi rendah hingga sedang. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh siswa belum mampu memahami bacaan sesuai standar yang diharapkan. Ini menjadi tanda bahwa proses pembelajaran belum menghasilkan pemahaman yang cukup mendalam.
Situasi yang sama juga terjadi pada numerasi. Sebanyak 58 persen satuan pendidikan menunjukkan capaian numerasi rendah hingga sedang. Ini berarti lebih dari separuh siswa kesulitan dalam kemampuan berhitung atau memahami konsep dasar matematika. Hal ini jelas menghambat kesiapan mereka menghadapi jenjang pendidikan berikutnya atau kehidupan sehari-hari.
Jika dilihat dari proses pembelajaran, hanya 55,9 persen satuan pendidikan yang masuk dalam kategori baik atau ekselen. Sisanya masih memiliki banyak masalah dalam pelaksanaan pembelajaran, baik dari sisi metode, pendekatan, maupun pemanfaatan media belajar.
Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar juga belum banyak yang sesuai dengan standar nasional. Data menunjukkan hanya 26,57 persen satuan pendidikan di Jawa Timur yang fasilitasnya sudah memadai. Mayoritas sekolah masih beroperasi dengan kondisi fisik yang belum memenuhi kebutuhan minimum.
Dari sisi tenaga pendidik, pemerataan guru juga masih menjadi persoalan. Di sekitar 50 persen kabupaten/kota di Jawa Timur, distribusi guru masih belum merata, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu antar wilayah.
Fakta yang lebih memprihatinkan muncul dari sektor PAUD. Separuh guru PAUD di Jawa Timur belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Ini berdampak besar pada kualitas pendidikan usia dini, yang seharusnya menjadi fondasi awal perkembangan anak secara utuh.
Seluruh data ini disampaikan oleh Kepala BBPMP Jawa Timur, Dr. Praptono, dalam acara Sosialisasi Hasil Pemetaan Mutu Satuan PAUD kepada pemerintah daerah secara daring pada tanggal 7 Mei 2025. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya memahami data tersebut untuk merancang solusi jangka panjang.
Menurut Praptono, salah satu persoalan utama adalah rendahnya pemanfaatan rapor pendidikan. Banyak pemerintah daerah belum menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran. Padahal, data tersebut dapat membantu menetapkan prioritas yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti rendahnya komitmen satuan pendidikan dalam mengalokasikan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk peningkatan mutu. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pelatihan guru, pembelian alat pembelajaran, atau kegiatan peningkatan mutu lainnya, justru banyak terserap untuk kebutuhan operasional umum.
Pemerintah daerah juga dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggaran pada kegiatan prioritas pendidikan. Rata-rata hanya 20 sampai 40 persen sub kegiatan yang dipilih sebagai prioritas. Artinya, sebagian besar dana masih digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan mutu pendidikan.
Praptono menyatakan bahwa jika pola ini terus berlanjut, maka budaya mutu dalam pendidikan tidak akan pernah terbentuk. Tanpa budaya mutu, sistem pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit berkembang secara berkelanjutan.
Untuk itu, BBPMP Jawa Timur menyusun tujuh strategi implementasi penjaminan mutu pendidikan. Strategi ini diharapkan bisa menjadi panduan konkret bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Strategi pertama adalah memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan, mulai dari penyusunan regulasi hingga penyiapan perangkat pelaksana. Ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam pelaksanaan kebijakan mutu.
Sebagai langkah awal, BBPMP menargetkan 1.200 satuan PAUD untuk dijadikan model penerapan sistem penjaminan mutu. Diharapkan pemerintah daerah mendukung langkah ini dengan menerbitkan surat edaran atau regulasi yang sesuai kewenangannya.
Praptono menjelaskan bahwa pihaknya akan mendampingi satuan PAUD yang telah terdata agar dapat melakukan pemetaan mutu secara menyeluruh. Dengan demikian, intervensi bisa dilakukan secara lebih tepat.
Strategi kedua adalah menjadikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menilai dan meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan. Ini penting agar setiap sekolah bekerja dengan arah yang sama dan sesuai standar nasional.
BBPMP juga akan mendorong agar penjaminan mutu menjadi bagian dari budaya kerja di sekolah. Guru-guru akan diajak aktif dalam komunitas belajar, MGMP, dan KKG agar bisa saling berbagi praktik baik dan pengalaman.
Strategi berikutnya adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu. Setiap daerah didorong untuk membentuk tim atau gugus tugas khusus yang bertugas memantau dan mendampingi pelaksanaan mutu pendidikan di wilayahnya.
Langkah ini diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara BBPMP dan satuan pendidikan di daerah, sehingga setiap program bisa dieksekusi dengan koordinasi yang lebih baik. UPT BBPMP juga akan diperkuat untuk mendukung hal ini.
Praptono menambahkan bahwa penggunaan teknologi juga menjadi salah satu strategi penting. Teknologi bisa mempercepat proses pemetaan, pelaporan, dan pendampingan. Sekolah perlu didorong untuk lebih adaptif terhadap pemanfaatan teknologi ini.
Strategi terakhir adalah membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang peduli pada pembangunan pendidikan. Kolaborasi dengan mitra pembangunan bisa memperkuat sumber daya dan memperluas cakupan program peningkatan mutu.
Seluruh strategi ini tidak hanya bersifat administratif, tapi ditujukan untuk menjawab masalah nyata yang dihadapi di lapangan. Tanpa komitmen bersama, semua rencana ini akan sulit diwujudkan.
Langkah-langkah ini menjadi pengingat bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tugas satu lembaga atau instansi tertentu. Kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.
Jawa Timur sedang bergerak menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi dengan strategi yang tepat dan komitmen bersama, perubahan ke arah lebih baik bukanlah hal yang mustahil.
Simak videonya:
Kunjungi web Kemendikdasmen untuk update berita-berita terbaru seputar pendidikan dasar dan menengah
Baca juga beragam konten pengayaan dan kumpulan e-book pendidikan di Jelita (Jendela Literasi Kita)
