Berbagi Praktik Baik SPMB – Proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Kota Surabaya berjalan tanpa kendala berarti. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, setelah meninjau dua sekolah negeri unggulan di kota tersebut.
Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya, Atip memastikan bahwa jalur afirmasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia melihat sendiri bahwa proses pendaftaran berlangsung tertib dan para orang tua serta siswa dapat mengakses sistem dengan lancar.
Wakil Menteri menyatakan bahwa tidak ditemukan hambatan berarti dalam pelaksanaan tahap awal penerimaan murid di kedua sekolah tersebut. Ia juga mencatat bahwa mekanisme pengambilan PIN oleh calon peserta didik sudah berjalan dengan baik dan mudah diakses masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut Atip, penjelasan langsung yang diberikan kepada orang tua dan siswa sangat membantu memperjelas alur pendaftaran serta mencegah potensi kesalahpahaman.
Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif sekolah dalam memastikan setiap proses SPMB dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjamin keterbukaan informasi dan keadilan dalam penerimaan siswa baru.
Atip juga menegaskan kembali kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa proses SPMB memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh dimanipulasi oleh tawaran bantuan dari luar sistem resmi.
Jika ditemukan adanya pelanggaran atau indikasi kecurangan, ia meminta masyarakat segera melapor ke pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap praktik yang mencederai prinsip transparansi dalam pendidikan.
Terkait dengan kapasitas sekolah negeri, Atip menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kerja sama dengan sekolah swasta yang telah terakreditasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan haknya dalam mengakses pendidikan.
Bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pemerintah telah menyiapkan bantuan pendidikan agar mereka tetap bisa bersekolah di lembaga swasta yang memenuhi standar mutu. Skema ini juga mencakup dukungan dana kepada sekolah swasta agar dapat menerima siswa baru secara merata.
Atip menyampaikan bahwa prinsip utama dari sistem SPMB 2025 adalah menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan dekat dengan tempat tinggal siswa. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar.
Sementara itu, dari sisi nasional, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menyampaikan perkembangan pelaksanaan SPMB di seluruh Indonesia. Ia mencatat bahwa sebanyak 232 kabupaten/kota telah memulai proses tersebut.
Dari jumlah itu, 27 daerah telah menyelesaikan seluruh tahap hingga daftar ulang. Gogot menyebut pelaksanaan SPMB berjalan cukup lancar meskipun akses internet masih menjadi tantangan di beberapa daerah.
Ia juga memaparkan bahwa metode pelaksanaan SPMB berbeda-beda di tiap jenjang pendidikan. Di tingkat SD, sebagian besar proses masih berlangsung secara luring, sementara di jenjang SMP dan SMA sudah mulai mengadopsi sistem daring dan kombinasi.
Dalam kunjungan ke Surabaya ini, Wamendikdasmen tak hanya didampingi oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga didampingi oleh empat diantaranya yaitu Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bagian Umum BBPMP Jawa Timur.
(Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokmentasi Kegiatan BBPMP Jatim)
Kunjungi web Kemendikdasmen untuk update berita-berita terbaru seputar pendidikan dasar dan menengah
Baca juga beragam konten pengayaan dan kumpulan e-book pendidikan di Jelita (Jendela Literasi Kita)
