Ketua Tim Program Revitalisasi Sarana Prasarana (Sarpras) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Dr Amiruddin mengajak kepada seluruh satuan pendidikan untuk benar-benar berkomitmen melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan akuntabilitas.
Hal ini perlu, sebagai pembuktian kepada pihak-pihak yang masih meragukan satuan pendidikan dalam mengelola program revitalisasi sarpras secara swakelola.
Menurut Amiruddin, dengan swakelola ini seluruh dana sarpras akan langsung masuk ke satuan pendidikan.
Selanjutnya, satuan pendidikan akan mengelola dana bantuan itu dengan melibatkan masyarakat atau lingkungan sekitar.
Diakuinya, ada beberapa pihak masih meragukan pengelolaan ini, terutama kepada satuan pendidikan yang belum berpengalaman melakukan program swakelola.
“Ini harus kita buktikan kepada beberapa pihak yang meragukan satuan pendidikan atau mempertanyakan terkait kemampuan satuan pendidikan dalam melakukan swakelola. Ini perlu dibuktikan bersama,” tegasnya dalam acara Sosialisasi Penerima Bantuan Revitalisasi Sarpras Tahun 2025 yang digelar BBPMP Jatim secara daring pada Selasa (2/7/2025).
Dikatakan Amir, dengan program swakelola ini, pemerintah beranggapan bahwa satuan pendidikan mampu melakukan yang terbaik untuk mengoptimalkan pembelajaan yang berkualitas.
Hal ini beralasan karena mereka merasa memiliki serta mempunyai hak dan tanggungjaban untuk itu.
Dan, lanjut Amir, karena yang dilibatkan masyarakat, sehingga bukan hanya sekolah dan kasek (kepala sekolah), tapi juga warga masyarakat di sekitar sekolah merasa memiliki.
“Kita perlu menjawab kekhawatiran ini, dengan membuktikan bahwa benar-benar kita mampu melaksanakan,”serunya.
Amir juga mengingatkan pidato Presiden Prabowo Subianto pada 26 November 2024 tentang bantuan sarpras ini.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan tidak boleh ada satuan pendidikan yang atapnya runtuh atau rusak, dan sekolah yang tidak memiliki WC.
Karena itu, presiden menginginkan adanya anggaran yang dikirim langsung ke satuan pendidikan dalam bentuk cash transfer dengan pengelolaan swakelola.
Presiden berharap nilai bantuan bisa dirasakan manfaatnya di daerah karena akan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
“Sebelum berbicara layanan pendidikan yang bermutu, tentu perlu kualitas dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya diwujudkan program ini,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, program bantuan sarpras ini juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pendamping ahli.
Mereka bertugas memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan bisa berjalan dengan baik.
Amir berharap satuan pendidikan bisa memanfaatkan pendampingan dari perguruan tinggi tersebut.
BBPMP sendiri, lanjut Amir akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, untuk memastikan program ini berjalan lancar.
“Bapak ibu senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan fasilitator atau tenaga ahli. Optimalkan peran tim teknisnya juga yakni tim pengawasan dan perencanaan. Optimalkan kerjasama. Ini dIbutuhkan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh,”sarannya.
(Sumber catatan: You Tube BBPMP Provinsi Jawa Timur/Foto atau ilsutrasi dipenuhi dari You Tube BBPMP Provinsi Jawa Timur)
