Pemerintah mengucurkan anggaran Rp 16,9 triliun untuk program revitalisasi sarana prasarana (sarpras) 10.440 satuan pendidikan pada 2025.
Dari jumlah tersebut, 79 persen diantaranya untuk satuan pendidikan negeri, sisanya 22 persen untuk swasta.
Rinciannya, untuk PAUD ada 1.241 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 0,63 triliun.
Kemudian, SD ada 4.053 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 4,05 triliun, SMP 2.753 satuan pendidikan anggaran Rp 5,1 triliun, SMA 1.382 satuan pendidikan anggaran Rp 2,93 triliun, dan SMP 767 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 2,75 triliun.
Selain itu, untuk SLB ada 156 saruan pendidikan dengan anggaran Rp 0,54 triliun dan SKB 59 buah dengan anggaran Rp 0,14 triliun.
Menurut Fadillah, pendamping ahli dari Universitas Negeri Malang, jumlah satuan pendidikan ini merata di seluruh kabupaten/kota yang mengusulkan alokasi DAK fisik pada tahun 2025.
Dana bantuan revitalisasi sarpras ini akan dikucurkan dalam dua tahap, pertama 70 persen dari nilai bantuan. Sisanya, akan dikucurkan pada tahap kedua.
Dana bantuan ini langsung diberikan kementerian pendidikan dasar menengah ke rekening kepala sekolah atau pengelola revitalisasi.
“Sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri dengan peran serta masyarakat. Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada satuan pendidikan. Kemudian, belanja pengadaan dilakukan satuan pendidikan dengan cara membangun secara mandiri,” terang Fadillah dalam Sosialisasi Penerima Bantuan Revitalisasi Sarpras Tahun 2025 yang digelar BBPMP Jatim secara daring pada Selasa (2/7/2025).
Diterangkan Fadillah, dengan program swakelola ini, diharapkan proses pembangunan bisa lebih cepat, berkeadilan dan memberikan efek pengganda untuk masyarakat.
“Efek pengganda ini diantaranya, ada keterlibatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Lalu, ada rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan layanan sekolah, penguatan karakter sosial siswa dan masyarakat, efisiensi penggunaan anggaran, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, pelibatan masyarakat juga akan memberikan manfaat ekonomi, seperti biaya tenaga kerja konstruksi lokal, biaya material bangunan dan peralatan serta operasional dan kegiatan.
Selain itu juga akan membuka lapangan kerja, mulai dari pembuat bata, penyedia makanan hingga tenaga kerja pasok dan konstruksi.
Dengan partisipasi masyarakat dalam program revitalisasi sarpras ini diharapkan mutu pembangunan lebih bagus, waktu efisien, serta anggaran lebih hemat karena tidak perlu membayar fee kontraktor, hingga pajak.
“Selain itu juga menumbuhkan emosi dan rasa kepemilikan masyarakat, membuka lapangan kerja di pedesaan, menghidupkan ekonomi setempat serta menjaga transparansi, akuntabilitas dan demokratis,” terangnya.
Fadillah berharap pelibatan masyarakat dalam proses revitalisasi juga tidak membebani guru secara berlebihan di luar kapasitasnya, sehingga guru bisa fokus pada proses pembelajaran di sekolah.
Untuk itu perlu dibentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat/tokoh adat, wali murid dan masyarakat setempat.
Selain itu juga ada tim teknis yang bertugas membantu satuan pendidikan dalam perencanaan dan pengawasan revitalisasi.
“Ada juga tim ahli perguruan tinggi yang membantu dari proses perencanaan hingga akhir, atau finalisasi kegiatan,” terangnya.
Selain Fadillah, acara sosialisasi ini juga menghadirkan Dr Vita Ayu Kusumadewi dari UM yang memberikan pelatihan tentang penyusunan dokumen perencanaan.
(Sumber catatan: Kemendikdasmen/Foto atau ilustrasi dipenuhi dariKemendikdasmen)
