Pada Senin, 15 September 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Rapat tersebut diadakan di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Jakarta, dengan agenda utama membahas rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran 2026. Salah satu topik yang disorot adalah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang akan mendukung pencapaian visi pendidikan Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti kembali menegaskan bahwa arah kebijakan Kemendikdasmen untuk tahun 2026 disusun berdasarkan beberapa dokumen penting, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Visi Kemendikdasmen yang dijunjung tinggi adalah terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua, yang didukung oleh partisipasi semesta dari seluruh komponen bangsa.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendikdasmen telah menetapkan lima program prioritas nasional. Program-program ini mencakup percepatan lanjut belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan kualitas pendidikan vokasi dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh penjuru Indonesia, dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
Mendikdasmen juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2026, Kemendikdasmen akan menerima Pagu Definitif sebesar Rp55 triliun. Angka ini mencakup sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan nasional. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut dengan Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September 2025, Kemendikdasmen memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total anggaran yang diterima menjadi Rp55,4 triliun. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang telah disusun oleh Kemendikdasmen.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk enam program utama. Di antaranya adalah penguatan kompetensi guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di daerah, pengadaan peralatan pendidikan, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran, serta penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik berupa peningkatan kualitas materi dan soal.
Baca juga: Contoh Soal TKA SMA/SMK Sederajat, Mapel Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris Wajib
Selain itu, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk meningkatkan kualitas akreditasi satuan pendidikan dan membangun kebahasaan dan kesastraan, khususnya Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).
Meski demikian, Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa masih terdapat sejumlah kebutuhan strategis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran tersebut. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan jenjang SD dan SMP, serta pemenuhan tunjangan profesi dan insentif guru Non-ASN. Selain itu, masih diperlukan revitalisasi satuan pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi guru, serta penguatan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus. Semua ini menjadi prioritas untuk memastikan pendidikan Indonesia berjalan secara inklusif dan merata.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Mendikdasmen berharap dapat terus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk Komisi X DPR RI, dalam memperjuangkan pembangunan pendidikan nasional. “Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia sebagai fondasi mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Mendikdasmen dengan tegas.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik penetapan Pagu Definitif Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran 2026. Ia menyadari bahwa meskipun tambahan anggaran yang diperoleh tidak terlalu besar, namun pemanfaatannya harus sangat fokus dan tepat sasaran. “Alhamdulillah, ada penambahan anggaran sebesar Rp400 miliar. Ini merupakan langkah strategis yang telah kami diskusikan bersama untuk mendukung program kegiatan ke depan,” ujar Hetifah. Ia juga berharap agar pada pembahasan anggaran berikutnya masih ada kesempatan untuk memperoleh dukungan pembiayaan tambahan bagi Kemendikdasmen, mengingat pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan bangsa.
Hetifah juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dipergunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan bersama. “Satu rupiah pun dari anggaran yang diamanahkan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kami berharap anggaran yang ada benar-benar difokuskan pada program-program prioritas. Kami pun masih memperjuangkan beberapa mata anggaran lain yang saat ini belum terakomodasi, agar bisa mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran mendatang,” tegas Hetifah.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kemendikdasmen dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun tantangan yang dihadapi masih besar. Namun, dengan kerja sama yang baik antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Komisi X DPR RI, dan seluruh elemen masyarakat, cita-cita pendidikan Indonesia yang bermutu untuk semua dapat terwujud.
(Sumber catatan: Kemendikdasmen/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Kemendikdasmen)
