Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah fondasi yang menentukan kualitas generasi masa depan Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata dengan meluncurkan dua kebijakan strategis yang saling mendukung, yaitu pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-4 bagi guru taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), serta kebijakan wajib belajar 13 tahun yang kini mengintegrasikan satu tahun prasekolah. Dua kebijakan ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan kebijakan ini kepada publik. Dalam dialog bersama jurnalis, Suharti menyatakan bahwa pendidikan usia dini adalah fondasi utana bagi pembangunan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualifikasi guru PAUD dan SD, serta mewajibkan prasekolah, Kemendikdasmen berusaha memastikan bahwa pendidikan bermutu dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak di seluruh penjuru tanah air.
Namun, data terbaru menunjukkan tantangan yang harus dihadapi. Sekitar 233 ribu guru di Indonesia masih belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-4, dengan mayoritas berada di jenjang PAUD dan SD. Dari total 637.445 guru PAUD formal dan nonformal di Indonesia, hampir setengahnya belum bergelar sarjana. Padahal, kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pendidikan anak-anak di usia dini. Oleh karena itu, Kemendikdasmen meluncurkan program afirmasi kualifikasi akademik yang menyasar guru-guru yang belum memiliki gelar sarjana atau diploma IV, dengan berbagai pertimbangan yang mencakup pengalaman mengajar dan keterlibatan mereka dalam seminar pendidikan.
Direktur Guru PAUD dan PNF, Suparto, menegaskan bahwa perkembangan otak anak sangat pesat pada usia dini, mencapai 80 persen sebelum usia enam tahun. Guru PAUD, dengan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, memegang peran vital dalam membentuk karakter dan kecerdasan sosial anak-anak. Skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diperkenalkan memungkinkan guru berpengalaman untuk menyelesaikan studi lebih cepat, bahkan dalam waktu dua hingga empat semester. Program ini, yang akan memberikan bantuan maksimal Rp3 juta per semester per guru, bertujuan untuk mempercepat proses peningkatan kualifikasi bagi para guru yang berusia maksimal 55 tahun.
Tahun 2025 menargetkan 12.500 guru yang akan menempuh pendidikan di 91 LPTK di seluruh Indonesia. Tantangan yang muncul, seperti rendahnya motivasi guru senior dan kendala kesehatan, diatasi dengan memaksimalkan pembelajaran daring dan hybrid. Hal ini penting agar guru yang berada di daerah terpencil tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan guru dapat menyelesaikan studi tanpa mengganggu tugas mereka di kelas.
Selain meningkatkan kualifikasi guru, Kemendikdasmen juga meluncurkan Grand Design Wajib Belajar 13 Tahun yang mengintegrasikan pendidikan dasar selama 9 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan satu tahun prasekolah. Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, mengungkapkan bahwa usia 5-6 tahun adalah periode emas bagi perkembangan anak, sehingga prasekolah menjadi sangat krusial. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk memperluas layanan PAUD formal dan nonformal, termasuk pembangunan unit sekolah baru dan revitalisasi satuan PAUD di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan model PAUD-SD satu atap di daerah 3T yang memiliki akses terbatas. Program transisi yang menyenangkan antara PAUD dan SD juga diperkuat untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diterima anak-anak di PAUD selaras dengan kurikulum di kelas 1 dan 2 SD. Sejak 2023, perubahan dalam kurikulum dan buku pelajaran telah dilakukan untuk memastikan kelancaran transisi ini, sehingga anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.
Pemerintah juga memperkenalkan pendekatan pedagogi yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), pendidikan agama, karakter, dan bahasa ibu ke dalam kurikulum. Dengan bekerja sama dengan 75 organisasi pendidikan, Kemendikdasmen berupaya memastikan bahwa setiap aspek pendidikan anak usia dini dapat mengakomodasi kebutuhan dan potensi anak-anak Indonesia. Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti masalah pembiayaan wajib belajar prasekolah dan regulasi mengenai status tenaga pendidik PAUD yang akan dinegerikan, Kemendikdasmen terus berupaya merumuskan solusi yang tepat.
Di tengah tantangan ini, Nia menegaskan bahwa pemerintah kini fokus pada perluasan akses pendidikan, sambil terus menyusun regulasi dan skema pembiayaan yang lebih jelas. Salah satu prioritas utama adalah memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.
Di akhir dialog, Kemendikdasmen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi demi mewujudkan visi ini. Suharti mengingatkan bahwa pendidikan berkualitas hanya dapat tercapai jika ada keselarasan antara guru yang berkualitas, akses pendidikan yang merata, dan dukungan aktif dari masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan strategis yang tengah diluncurkan, Kemendikdasmen berharap bahwa pendidikan Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju masa depan yang lebih cerah.
Dengan dua kebijakan utama ini seperti peningkatan kualifikasi guru PAUD dan SD serta wajib belajar 13 tahun, Kemendikdasmen bertekad untuk memastikan bahwa pendidikan yang bermutu dapat dirasakan oleh setiap anak di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat kualitas guru dan memperluas akses pendidikan, Indonesia diharapkan dapat melahirkan generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan global.
(Sumber catatan: Kemendikdasmen/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Kemendikdasmen)
