Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur Sujarno MPd mengajak kepada Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.
Hal itu diungkapkan Sujarno saat membuka kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Raport Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang digelar di Kantor BBPMP Provinsi Jawa Timur pada Jumat (28/7/2023).
Di acara yang diikuti sekitar 100 perwakilan dinas pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan se Jatim itu, Sujarno mengatakan, kegiatan advokasi ini merupakan penerjemahan dari rapat koordinasi teknis (Rakortek) yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Intinya ada 8 indikator secara umum, lalu dinas pendidikan kabupaten/kota dijabarkan lagi menjadi 15 indikator. Lalu, provinsi menjadi 29 karena ada SMK. Sedangkan cabang dinas lebih banyak untuk mendukung pencapaian standar minimal pendidikan,” terang Sujarno di acara yang digelar di Gedung Bung Hatta Kantor BBPMP Provinsi Jawa Timur.
Simak juga video berikut (di bawah ini):
Baca juga: Kemendikbudristek Kolaborasi Bersama Danone Wujudkan Sekolah Sehat Melalui Program Percontohan
Dikatakan Sujarno, secara umum gambaran yang bisa didapat dari pencapaian standar minimal pendidikan adalah peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.
“Jadi angka partisipasi sekolah ini mari kita tingatkan. Tentunya, APS tidak murni yang berada di sekolah-sekolah negeri, tapi mungkin sudah dihitung yang di bawah Kemenag,” tegas Sujarno.
Sementara terkait mutu pendidikan, Sujarno kembali mengingatkan tentang peningkatan literasi, numerasi serta karakter peserta didik melalui profil pelajar pancasila.
Selain itu, Sujarno juga mengingatkan tentang pentingnya menciptakan Iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebhinekaan di sekolah.
Kemudian, dia juga menyerukan perlunya peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas pembelajaran oleh para guru dan kepala sekolah.
Di acara advokasi ini, para perwakilan dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan diharapkan bisa merumuskan kegiatan-kegatan yang dapat meningkatkan itu semua.
Misalnya, bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran guru dan kepala sekolah.
“Apakah mereka perlu ada pelatihan-pelatihan atau mungkin perlu workshop para guru untuk berbagai praktek baik di wilayah masing-masing dalam rangka peningkatan kualutas pembelajaran?,” ujarnya.
Menurut Sujarno, banyak cara yang bisa ditempuh untuk itu.
Seperti untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah serta iklim kemanan dan kebhinekaan di sekolah, bisa mengikuti acara yang digelar pusat penguatan karakter (Puspeka) terkait peningkatan iklim kebhinekaan di satuan pendidikan belum lama ini.
“Ada 10 kabupaten yang telah diberi sosialisasi oleh Puspeka terkait ini. Meski demikian, bahan-bahan dari Puspeka tidak hanya untuk 10 kabupaten itu, tapi untuk semua kabupaten/kota dan semua jenjang,”terangnya.
Sementara terkait perencanaan berbasis data yang dibahas di kegiatan ini, Sujarno berharap bisa digunakan untuk proyeksi tahun 2024.
“Monggo dirancang sebaik-baiknya bagaimana kita bisa meningkatkan literasi, numerasi dan karakter anak dengan berbagai fasilitas tadi. Misalnya peningkatan APS, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebhinekaan,” katanya.
Menurut Sujarno, semua itu bukan semata-mata untuk kepentingan BBPMP atau dinas pendidikan, namun untuk kebutuhan peserta didik.
“Untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka lah kita melakukan semua ini,”tegasnya. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
