Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Sujarno M.Pd telah melepas para mahasiswa yang lolos seleksi program Kampus Merdeka ke daerah-daerah sasaran di 17 Februari 2023 lalu pada acara seremoni pelepasan 21.045 mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan 5 di 5.093 sekolah yang dibuka langsung oleh Mendikbudristek secara daring..
Para mahasiswa dari 18 perguruan tinggi di Jawa Timur tersebut selanjutnya akan bertugas membantu mengajar di sekolah-sekolah dasar maupun sekolah menengah, baik di pelosok pedesaan, hingga ke perkotaan.
Dalam kesempatan pelepasan para mahasiswa peserta program Kampus Merdeka itu, Sujarno menjelaskan bahwa pada 2023 ini, BBPMP Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah program yang merupakan amanat dari Kemendikbud Ristek.
Dia menyebutkan, program-program tersebut diimplementasikan lewat tim-tim PDM (Paud, Pendidikan Dasar, dan Menengah).
Dari 13 PDM yang diturunkan ke BBPMP/BPMP di seluruh daerah, Jawa Timur mendapatkan 11 PDM.
Dari 11 PDM itu, salah satunya adalah PDM 10 yang terkait dengan Pemulihan Pembelajaran.
“Program Kampus Mengajar ini, di kami masuk dalam PDM 10, yaitu Pemulihan Pembelajaran,” ujarnya.
Kemudian, dia menjelaskan 10 PDM lain yang juga menjadi program BBPMP Provinsi Jatim sepanjang 2023.
Rinciannya, PDM 1 terkait dengan Program Sekolah Penggerak; PDM 2 terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka; PDM 3 terkait dengan Transformasi Digital; PDM 4 terkait dengan Perencanaan Berbasis Data; PDM 5 terkait dengan Kemitraan Daerah; lalu PDM 6 terkait dengan Asesmen Nasional.
Kemudian dilanjutkan dengan PDM 7 yang terkait dengan Komunikasi dan Publikasi; PDM 9 yang terkait dengan Transisi PAUD SD; PDM 11 yang terkait dengan Gerakan Sekolah Sehat; dan terakhir, PDM 12 yang terkait dengan Transformasi Pendidikan Khusus.
“Terkait 11 PDM itu, kami mohon nanti kerjasamanya dari Dinas Pendidikan, baik tingkat Kabupaten Kota maupun Provinsi,” kata dia.
Membedah 11 Program PDM BBPMP Provinsi Jawa Timur
Sujarno lantas membeberkan detil dari 11 PDM tersebut.
Pertama, terkait dengan Program Sekolah Penggerak yang merupakan PDM 1.
Terkait dengan hal tersebut, dia menyebut ada 3 fokus utama BBPMP Provinsi Jatim.
“Yang pertama adalah peningkatan skor rapor pendidikan. Jadi ini nanti mohon kerjasama Bapak Ibu semuanya, bersama-sama kami dengan dinas pendidikan baik itu kabupaten kota maupun provinsi untuk peningkatan skor rapor pendidikan,” harapnya.
Fokus kedua dan ketiga adalah terkait dengan pengimbasan satuan pendidikan dan Kontribusi dalam PMM. Di sini dia berharap setiap sekolah penggerak turut mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain di wilayahnya.
“Kemudian juga berkontribusi mengupload berbagai praktek baik di Platform Merdeka Mengajar,”katanya.
Berikutnya, PDM 2 yang terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka, Sujarno menyebut bahwa BBPMP Provinsi Jatim membutuhkan dukungan untuk meluruskan konsep yang muncul di kalangan guru.
“Karena ada miskonsepsi terhadap IKM. Ada yang menganggap bahwa pelaksanaan IKM ini hanya memenuhi PMM. Jadi kalau sudah ikut pelatihan dan masuk di platform PMM, lalu mengikuti pelatihan di sana dan mengunggah praktek baiknya, dianggap sudah selesai. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuan utama PMM ini adalah untuk membantu guru melakukan pembelajaran kepada peserta didik masing-masing,” urainya.
“Karena itu kami melakukan advokasi kepada Pemda dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan,” imbuhnya.
Berikutnya, mengenai PDM 3 yang terkait transformasi digital, BBPMP Proivinsi Jatim akan mengadvokasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan platform sumber daya sekolah.
“Kami juga memfasilitasi pemanfaatan Google Workspace. Kami sudah bertemu dengan tim Google, baik yang Jawa Timur dan juga nasional. Dari tim Google akan mengundang para kepala dinas di tanggal 7 Maret di Surabaya untuk Bagaimana bisa memanfaatkan Google works for education ini di daerahnya masing-masing,” bebernya.
Selanjutnya, terkait Perencanaan Berbasis Data atau PDM 4, BBPMP Provinsi Jatim juga akan mengadvokasi pemerintah daerah bahkan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendukung perencanaan berbasis data di satuan-satuan pendidikan dengan cara mengakses rapor pendidikan atau hasil Asesmen Nasional.
Selanjutnya PDM 5 atau Kemitraan Daerah. Nantinya perlu ada advokasi Pemda dalam kebijakan pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah atau pengawas, serta advokasi dalam kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran agar delta AN meningkat.
“Delta itu artinya Kalau AN 2022 yang akan rilis April ini nanti skornya berapa, maka diharapkan nanti AN 2023 yang skornya akan muncul tahun 2024 itu nanti ada perbedaan, ada Delta namanya, tentu saja Delta Positif yang diharapkan,” tuturnya.
Berikutnya, PDM 6 atau Asesmen Nasional. Dalam hal ini, Sujarno berharap ada pendampingan terkait miskonsepsi AN atau Asesmen Nasional.
Dia mengakui, masih ada yang menganggap AN sama dengan UN atau Ujian Nasional.
“Ada anggapan bahwa AN ini adalah nama lain daripada UN. Ini beda ya, kalau UN dulu Itu kan untuk mengukur masing-masing individu anak. Sementara AN ini adalah untuk mengetahui kualitas pembelajaran terutama peningkatan literasi numerasi dan karakter di satuan-satuan pendidikan. Jadi masing-masing anak itu tidak diukur. Ini adalah skornya agregat masing-masing satuan pendidikan,” tuturnya.
Selanjutnya, PDM 7 atau Komunikasi dan Publikasi. Kata Sujarno, lewat program ini, BBPMP Proivinsi Jatim akan membantu mengglorifikasi Program-program prioritas Kemendikbudristek di berbagai daerah.
BBPMP Provinsi Jatim juga akan menyediakan SDM Helpdesk yang bertugas di masing-masing UPT.
Lalu, PDM 9 terkait transisi PAUD-SD, ini terbilang hal yang baru. Karena itu akan ada pendampingan untuk kegiatan advokasi transisi PAUD-SD.
“Salah satu yang didorong adalah agar jangan sampai nanti untuk masuk SD, diberi syarat harus bisa Calistung (Baca tulis berhitung). Jadi kelas 1 sampai kelas 3 ini nanti masih harus banyak bermainnya,” tuturnya.
Berikutnya terkait PDM 10, yakni Pemulihan Pembelajaran, terdiri dari pendampingan perencanaan berbasis data yang berfokus untuk perbaikan literasi numerasi, advokasi terkait dengan pemanfaatan buku bacaan bermutu, mendampingi program kampus mengajar, mendampingi program guru penggerak,dan mendampingi mitra pembangunan dalam peningkatan literasi dan numerasi.
Kemudian, terkait PDM 11 atau Gerakan Sekolah Sehat terdiri dari pelaksanaan sosialisasi program Gerakan Sekolah Sehat (GSS), advokasi ke pemda, satuan pendidikan, dan masyarakat, lalu pendampingan implementasi GSS di satuan pendidikan binaan, serta evaluasi implementasi GSS di sekolah binaan, dan rakor Program GSS kepada pemerintah daerah.
Terakhir, terkait PDM 12 atau transformasi pendidikan khusus, yang akan dilakukan ialah pendampingan dan advokasi terkait komitmen Pemda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, serta menggalang mitra pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif.
“Jadi nanti TK, SD, SMP, SMA itu tidak boleh menolak peserta didik berkebutuhan khusus. Akan dimungkinkan dalam satu sekolah itu nanti akan ada anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk di situ dan itu harus dilayani. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini milik Dinas Pendidikan harus menyiapkan tenaga yang dapat melayani anak-anak berkebutuhan khusus,” pungkasnya. (Judul asli berita: Membedah 11 Program Utama BBPMP Jatim Tahun 2023/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
