Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur menggelar Pelaksanaan Kegiatan Refleksi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, pada 3-5 Desember 2023 di Singhasari Resort, Kota Batu.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur untuk memberikan paparan evaluasi maupun refleksi pelaksanaan program di masing-masing PDM pada 2023.
Mukhsin, perwakilan dari Kabupaten Kediri pun memaparkan bagaimana pemkab Kediri berupaya agar pelaksanaan (implementasi) Merdeka Belajar berjalan maksimal.
Ia mengungkapkan prinsip pertama yang dipegang adalah bekerja menembus batas kewenangan.
“Sehingga, sekalipun itu kewenangan cabang dinas ataupun Kemenag, perintah Bupati kami adalah bantu, termasuk penyediaan APBD,” ungkapnya.
“Contoh di Kabupaten Kediri ada layanan Halo Mas Bup, jika ada aduan masyarakat terkait anak-anak putus sekolah yang usia SMA, yang berada di Kemenag, berada di jajaran cabang dinas, terus kita menjawabnya maaf ini bukan kewenangan Dinas Pendidikan, itu tidak boleh.”
“Harus dibantu sampai tuntas apapun urusannya.”
Kemudian yang kedua adalah kolaborasi antar dinas.
“Proses pencapaian tertinggi terkait dengan transisi PAUD SD pada jenjang Sekolah Dasar ini juga andil dari banyak dinas,” paparnya.
“Dinas KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian Forkom Transisi PAUD ini punya peran penting.”
“Kami dibantu mereka untuk sosialiasi, untuk mengadvokasi masyarakat, hingga memberikan pelatihan terkait implementasi Kurikulum Merdeka untuk para guru.”
Mukhsin menegaskan, guru-guru di Kabupaten Kediri tidak hanya dilatih oleh Dinas Pendidikan, namun juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, baik dari BBPMP Provinsi Jawa Timur atau Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur.
Sehingga, lanjutnya, hampir semua guru hampir di PAUD maupun SD sudah memperoleh pemahaman yang benar terkait transisi PAUD SD ini.
“Mereka memperoleh informasi tersebut dari berbagai sumber, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian ataupun oleh Dinas terkait di Kabupaten Kediri,” tegasnya.
Mukhsin mengungkapkan, yang tak kalah penting, ini adalah bagian dari kinerja, termasuk Kepala Sekolah.
“Kita sampaikan bahwa capaian anda belum dikatakan berbobot ketika itu anda kerjakan sendiri,” ujarnya.
“Tapi kalau anda mencapai itu karena kerja sama dengan guru-guru, satuan pendidikan lain, atau instansi lain, maka itulah kerja yang sebenarnya, kerja bersama-sama tidak bekerja sendiri.”
Ia juga menuturkan bahwa saat ini tengah banyak yang disiapkan di Kabupaten Kediri.
“Kalau inklusifitas mungkin kami masih baru tahap penyiapan tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK),” ucapnya.
“Di kami yang saat ini sudah kami SK-kan ada hampir 400 satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang punya anak berkebutuhan khusus.”
“Sedangkan, GPK kami baru sekitar 80-an yang dilatih oleh Kemendikbud.”
Di tahun 2024, Kabupaten Kediri tengah mempersiapkan untuk latihan GPK bekerja sama dengan Kemendikbudristek.
Pihaknya juga mengaku akan meminta bantuan dari BBPMP Provinsi Jawa Timur agar layanan pendidikan inklusi di Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik. (Judul asli berita: Maksimalkan Pelaksanaan Merdeka Belajar, Pemkab Kediri Bekerja Tembus Batas Kewenangan/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur dan Google Image)
