Keracunan makanan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Jawa Timur, telah memicu reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, segera bergerak untuk mencari solusi konkret agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Melalui audiensi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur yang saat itu kedatangannya juga disambut oleh Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Timur Rizqi beserta jajarannya pada Selasa 14 Oktober 2025, Emil menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis dalam menangani masalah ini.
Menurut Emil, upaya pemecahan masalah keracunan makanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) MBG di daerah.
Pemetaan masalah dan penyusunan solusi yang tepat harus dilakukan dengan segera.
Salah satu langkah kunci yang diidentifikasi dalam audiensi tersebut adalah penguatan implementasi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini, yang menjadi syarat mutlak bagi setiap penyelenggara Makan Bergizi Gratis, dinilai penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada masyarakat aman dan tidak membahayakan kesehatan.
Namun, Emil juga mengungkapkan adanya tantangan dalam proses mendapatkan SLHS, terutama terkait dengan dua hal utama, yaitu uji kualitas air dan sertifikasi petugas penjamah makanan.
Dalam audiensi tersebut, ia mengungkapkan bahwa pengelola Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) dihadapkan pada kesulitan dalam memenuhi dua persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui dukungan fasilitas yang dimiliki, berkomitmen untuk membantu mempercepat proses ini.
Pemerintah provinsi menyediakan dua laboratorium dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang siap dioperasikan dengan biaya yang terjangkau untuk melakukan uji sampel air yang dibutuhkan oleh SPPG.
Emil menegaskan bahwa air memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, kualitas air yang digunakan dalam penyediaan makanan harus terjamin.
Dengan adanya dua laboratorium dari Diskanla Jatim yang memiliki skema biaya yang terjangkau dan waktu uji yang cepat, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengujian sampel air yang selama ini menjadi hambatan.
Laboratorium tersebut dipastikan mampu menangani ratusan SPPG yang membutuhkan uji air agar dapat memenuhi standar SLHS dan melaksanakan program MBG dengan aman.
Selain uji air, Emil juga menyoroti pentingnya sertifikasi bagi petugas penjamah makanan sebagai bagian dari standar keselamatan pangan.
Ia menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang mengatur karyawan maupun relawan yang terlibat dalam menyiapkan makanan. SOP ini tidak hanya harus mencakup aspek kebersihan, tetapi juga prosedur yang teorganisir dengan baik.
Kepesertaan petugas dan relawan dalam program pelatihan dan sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas penyediaan makanan yang aman dan bergizi.
Sertifikasi petugas penjamah makanan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program ini memahami betul tata cara penyajian dan penanganan makanan yang higienis.
Dengan demikian, seluruh sistem yang terlibat dalam program MBG dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kepastian mengenai kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan program yang berhasil dan bermanfaat bagi banyak orang.
Emil juga mengungkapkan bahwa saat ini di Jawa Timur terdapat 1.300 SPPG yang tersebar di berbagai daerah, dan di antaranya, sebanyak 724 SPPG telah aktif beroperasi.
Sementara itu, 617 SPPG lainnya sedang mempersiapkan diri untuk segera mulai beroperasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan agar semua SPPG, baik yang sudah beroperasi maupun yang baru akan memulai, dapat memenuhi syarat dan menjalankan program dengan aman.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat proses uji sampel air dan sertifikasi petugas penjamah makanan, sehingga seluruh SPPG di Jawa Timur dapat segera memenuhi persyaratan dan beroperasi dengan standar yang aman.
Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan program MBG yang aman dan efektif.
Dengan memperbaiki dan memperkuat sistem yang ada, diharapkan program ini dapat berjalan tanpa hambatan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan makanan bergizi namun terbatas dalam akses.
Program ini harus menjadi contoh yang baik bagi seluruh daerah lainnya dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan program MBG dapat memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keamanan dalam penyediaan makanan.
Ke depan, seluruh pihak harus terus bekerja sama dalam memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi, dan bahwa masyarakat dapat terus menerima manfaat dari program ini dengan aman.
Inisiatif ini juga menjadi contoh nyata bahwa pemprov tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga menyediakan solusi praktis yang bisa diakses langsung oleh pengelola SPPG.
Emil Dardak, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur, menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi masalah ini dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan serta memberikan dukungan teknis yang konkret.
Dengan adanya upaya sistematis dan terkoordinasi seperti ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur dapat menjadi model bagi daerah lainnya di Indonesia.
Melalui langkah-langkah yang terencana dengan baik dan dukungan yang solid, Pemprov Jawa Timur menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama.
Keamanan pangan adalah bagian dari tanggung jawab bersama, dan dengan mengedepankan standar yang ketat, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama yang membutuhkan, bisa mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi.
(Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
