Rapor pendidikan untuk sekolah (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) akan dilaunching pada 10 Mei 2023. Sementara di daerah, akan dilaunching pada Juni 2023.
Data di dalam rapor pendidikan tersebut nanti akan menjadi bahan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan.
Hal ini disampaikan staf khusus Mendikbud Ristek, Feddy Junaedi, saat hadir dalam sosialisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan provinsi Jawa Timur tahun 2023 di Surabaya Suites Hotel pada 12 April hingga 14 April 2023 lalu, yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur.
“Kita semua sepakat kita perlu membuat perencanaan di daerah masing-masing dengan menggunakan rapor pendidikan,” ujarnya.
Dia kemudian menjelaskan betapa pentingnya untuk memanfaatkan data rapor pendidikan tersebut untuk membuat perencanaan.
Kata dia, di tahun 2050, impian pemerintah adalah menjadikan Indonesia bagian dari 4 negara besar di dunia. Namun bukan sekadar menjadi negara yang maju, pemerintah juga ingin generasi-generasi mendatang yang hidup di tahun 2050 adalah generasi-generasi yang berkepribadian pelajar Pancasila.
Dengarkan juga pemaparan ‘Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Dukungan Sub Kegiatan Prioritas untuk Meningkatkan Capaian SPM Daerah’ oleh Analis Kebijakan Ahli Muda – Yudi Timor Bimo Prakoso, ST, MT, MSc dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri):
“Kita ingin (generasi) berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkebhinnekaan global, tidak mudah menyerah, dan bergotong royong. Karena percuma kalau anak-anak kita cerdas tapi tidak ada akhlaknya,” lanjut staf khusus Mendikbud Ristek asal Bandung tersebut.
Di sisi lain, berdasarkan data asesmen nasional tahun 2022, tingkat literasi dan numerasi Indonesia masih rendah, yakni 50 persen siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi, dan dua pertiga siswa belum mencapai minimum kompetensi numerasi.
“Jadi rendahnya tingkat literasi dan numerasi pada peserta didik kita inilah yang sekarang menjadi musuh kita bersama,” tegasnya.
“Belum lagi masalah lain yang terkait akhlak dan karakter. Misalnya masih maraknya perundungan dan kekerasan seksual di sekolah,” lanjutnya.
Dihadapkan pada berbagai persoalan tersebut, perlu ada transformasi pendidikan, cara-cara baru dalam pembelajaran untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, baik dalam karakter maupun kompetensi.
Pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu transformasi yang terkandung di dalamnya adalah kemerdekaan bagi para guru untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para anak didiknya.
Artinya, para guru membuat pembelajaran yang berpusat pada murid dan terus berbenah atau mengevaluasi hal-hal yang memang perlu diperbaiki, serta melibatkan orangtua siswa dalam pembelajaran.
Dia melanjutkan, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas di sekolah, diperlukan kolaborasi. Bukan hanya para guru atau kepala sekolah saja yang bekerja. Lebih dari itu juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
Selain kolaborasi, juga dibutuhkan perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan yang baik, dibuat selalu berdasarkan data-data yang menggambarkan situasi yang sebenarnya.
“Dengan perencanaan yang baik berbasis data, bisa dianggarkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan akar masalahnya. Data-data utama yang harus dipakai adalah rapor pendidikan. Jadi jangan sampai kita membuat perencanaan berbasis keinginan. Karena akhirnya kita akan cuma membuat kegiatan yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
