Ada perbedaan yang signifikan antara Rapor Pendidikan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.
Menurut Ahmad Arif Hermawan Catur, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Rapor Pendidikan tahun 2023 semakin kaya dan menarik.
Dijelaskan Arif, Rapor Pendidikan sekarang bisa diakses semua unsur di satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, operator dan guru. Mereka diberikan hak akses Rapor Pendidikan asalkan memiliki akun belajar yang aktif.
Ini berbeda dengan sebelumnya, dimana hanya kepala sekolah dan operator yang bisa mengakses Rapor Pendidikan untuk kemudian mengunduh dan membagikan ke semua guru.
Dengan kemudahan ini, Arif mengajak pengawas dan dinas pendidikan untuk bisa menyosialisasikan hal ini ke sekolah. “Bagi pengawas dan dinas pendidikan, mari fasilitas yang telah diberikan pemerintah melalui kemendikbud ini disampaikan, supaya semua guru bisa mengakses rapor itu dengan baik,” ajak Arif saat memberikan pemaparan di acara Advokasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang digelar oleh Tim PDM 04 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur pada Jumat (28/7/2023).
Menurut Arif, kemudahan akses Rapor Pendidikan ini akan memudahkan guru untuk menganalisis apa akar masalah yang dihadapi untuk kemudian dicarikan alternatif pembenahan.
Hal ini dimungkinkan karena begitu membuka Rapor Pendidikan, setiap orang akan langsung mengetahui bagaimana nilai literasi atau numerasi dari masing-masing sekolah. “Mana yang merah, maka guru akan berselancar mencari akar masalahnya dan bagaimana alternatif benahi yang mungkin bisa dilaksanakan,” terangnya.
Alternatif benahi ini akan langsung terkoneksi dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sehingga guru langsung bisa berselancar dengan video dan substasi yang ada di sana terkait pembelajaran.
Simak juga video berikut (di bawah ini):
Baca juga: Kemendikbudristek Kolaborasi Bersama Danone Wujudkan Sekolah Sehat Melalui Program Percontohan
Selain soal kemudahan akses, Rapor Pendidikan 2023 juga hanya terdiri dari tiga indikator yakni merah, kuning dan hijau.
Hal ini dimungkinkan karena indikator biru yang ada sebelumnya adalah capaian optimal sehingga tidak ada target yang mentok, dan semua satuan pendidikan harus terus berusaha menggapai yang terbaik.
Perbedaan lain Rapor Pendidikan 2023 dengan sebelumnya adalah tentang prioritas yang harus dilakukan.
Kalau sebelumnya hanya mendapatkan lima prioritas yakni literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan dan iklim kebhinekaan. Tahun 2023 ini ditambah dengan kualitas pembelajaran.
Kenapa bisa demikian? Menurut Arif, karena output dari kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan dan iklim kebhinekaan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran. Sehingga yang harus dibenahi termasuk juga kualitas pembelajaran.
“Diharapkan kalau kualitas pembelajaran sudah baik, maka target capaian Rapor Pendidikan akan meningkat,” katanya.
Bagi pemerintah daerah (pemda), Rapor Pendidikan yang baru ini akan memudahkan untuk mencari akar permasalahan dan alternatif-alternaif benahi karena data-data yang disajikan bukan lagi data-data mati.
Rapor Pendidikan juga akan memudahkan pemerintah daerah, baik provinsi maupuan kabupaten/kota untuk menyusun Perencanaan Berbasis Data (PBD). Harapannya, nantinya akan muncul perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat.
Diungkapkan Arif, setelah satu tahun Rapor Pendidikan itu diluncurkan ternyata, masih banyak satuan pendidikan dan pemda yang capaiannya bukan meningkat, namun justru turun.
Bahkan pada satuan pendidikan yang telah mendapat intervensi maksimal melalui Program Sekolah Penggerak, dtemukan beberapa mengalami penurunan capaian Rapor Pendidikan. Dan, pemda juga mengalami hal yang sama.
Kenapa itu terjadi? Menurut Arif, hal itu disebabkan masih banyak perencanaan yang belum tepat.
Harusnya, lanjut Arif, berdasarkan rapor itu, satuan pendidikan dan pemda merencanakan apa dan bagaimana melaksanakan serta harusnya sesuai apa yang dharapkan.
“Karena itu di tahun ini Rapor Pendidikan ini akan memberikan gambaran apa yang harus dilakukan pemda. Kalau kemarin ada pelatihan literasi, semua sekolah diundang. Sekarang tidak perlu lagi, karena kalau buka rapor, sudah bisa dilihat sasaran sekolah-sekolah mana yang khusus literasi rendah,” terang Arif. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
