Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur yang sudah melakukan eksplorasi Rapor Pendidikan ternyata masih rendah. Padahal, hampir 90 persen satuan pendidikan di Jatim sudah mengunduh Rapor Pendidikan tersebut.
Fakta ini diungkapkan Suparno, SPd MM, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saat memberikan pemaparan di kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (29/7/2023).
“Sekarang ini, eksplorasi untuk satuan pendidikan masih rendah. Belum 2 persen. Bahkan ada kabupaten/kota yang 0 persen,” kata Suparno di acara yang digelar di ruang Bung Hatta BBPMP Provinsi Jawa Timur.
Suparno mencontohkan, salah satu kota di Jawa Timur yang baru ada 3 sekolah yang mengeksplorasi Rapor Pendidikan, meski semuanya telah mengunduh.
Dikatakan Suparno, dalam mengakses Rapor Pendidikan ini seringkali satuan pendidikan mengalami kendala.
Simak juga video berikut (di bawah ini):
Dapatkan info-info terbaru dari Kemendikbudristek di sini
Seperti yang dialami salah satu SDN di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak ada data di Rapor Pendidikannya. Padahal satuan pendidikan ini termasuk sekolah penggerak.
Setelah ditelusuri ternyata SD ini tidak mengikuti Asesmen Nasional (AN) tahun 2022.
Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan ketentuan terbaru, data lengkap Rapor Pendidikan hanya bisa didapat satuan pendidikan dengan status mengikuti AN dengan jumlah partisipan 85 persen hingga 100 persen.
Data lengkap ini menampilkan nilai dan capaian yang akan muncul pada dashboard platform Rapor Pendidikan, serta Lembar laporan dan Rekomendasi PBD pada hasil unduhan Rapor Pendidikan
Sementara satuan pendidikan dengan data AN tidak memadai terdapat dua kondisi yang berbeda.
Yakni, jumlah partisipan 40%<[AN]<85%, hanya nilai yang akan muncul pada dashboard platform Rapor Pendidikan, serta Lembar laporan dan Rekomendasi PBD pada hasil unduhan Rapor Pendidikan.
Sementara, jumlah partisipan 0%-40%, hanya nilai yang akan muncul pada dashboard platform Rapor Pendidikan dan hanya akan mendapatkan Lembar laporan unduhan Rapor Pendidikan saja.
Sedangkan, satuan PAUD yang tidak mengikuti AN dapat menggunakan lembar EDS (Evaluasi Diri Sekolah) untuk mengevaluasi satuan PAUD secara mandiri
“Jangan sampai ada sekolah yang memiliki Rapor Pendidikan, tapi tidak memadai,” tegas Suparno.
Agar hal itu tidak terjadi, Suparno mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah, diantaranya, mengidentifikasi dan menemukan masalahnya.
Setelah itu, merefleksi akar permasalahannya, apakah pada kualitas pendidikan atau pengetahuan tentang literasi, numerasi dan sebagainya.
Setelah itu, menentukan program dan kegiatan sesuai nomenklatur. Lalu, memasukkan dalam satu perencanaan untuk kemudian dilaksanakan.
“Setelah itu perlu monitoring dan evaluasi yang perlu melibatkan pengawas. Agar dilaporkan untuk tahun berikutnya,”terangnya.
Di kesempatan itu, Suparno juga mengajak para peserta dari dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan kabupaten/kota di Jatim untuk mengenal dan memahami 6 indikator prioritas pada Rapor Pendidikan.
Enam indikator prioritas yang telah disepakati kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Kemendikbud Ristek itu adalah kompetensi literasi, kompetensi numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan serta kualitas pembelajaran.
“Harapannya, semua daerah bisa mencapai tuntas paripurna,” tegasnya. (Judul asli informasi: Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Tidak Memadai, Perlu Diidentifikasi & Dicari Akar Masalahnya oleh Pemda/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)
