Dalam Kegiatan Optimalisasi Strategi Edukasi, Supervisi, dan Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang SMP yang digelar secara daring melalui zoom dan siaran langsung YouTube, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur menghadirkan Ahmad Arif Hermawan, pengawas SMP dari Kabupaten Probolinggo yang menyampaikan materi tentang siklus penjaminan mutu serta tahapan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan.
Dalam paparannya, Ahmad Arif menegaskan bahwa di beberapa bulan terakhir, perhatian Kementerian Pendidikan diarahkan pada strategi peningkatan mutu.
Sejak pemerintahan baru dilantik dan peta jalan pendidikan diluncurkan, dituturkannya, arah kebijakan semakin jelas dengan tagline “pendidikan bermutu untuk semua.” Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai forum yang menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan.
Jadi titikberatnya pada strategi penerapan SPMI di sekolah. Terkait hal tersebut, Arif menyebutkan ada empat fokus pembahasan, mulai dari siklus penjaminan mutu di satuan pendidikan hingga tahapan implementasinya.
Kehadiran para pengawas dan kepala sekolah diharapkan menjadi pintu masuk agar konsep ini dapat dipahami sekaligus diterapkan di sekolah masing-masing.
Ia juga menyinggung peran dashboard mutu yang baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Alat ini dinilai dapat membantu pemetaan mutu secara lebih terukur dan transparan. Meski belum semua daerah bisa mengaksesnya, menurutnya peserta kegiatan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan memahami penggunaannya.
Selain itu, kegiatan ini menurutnya juga sangat bagus dijadikan ruang untuk membahas strategi edukasi, supervisi, dan fasilitasi yang berkaitan dengan implementasi SPMI.
Arif menjelaskan, SPMI sejatinya bukan hal baru. Sistem ini sebelumnya dikenal sebagai penjaminan mutu internal yang berlandaskan regulasi, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016.
Standar yang digunakan masih mengacu pada delapan standar pendidikan, mulai dari kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, hingga pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang menitikberatkan pemetaan mutu pada indikator prioritas seperti literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan. Namun, kini arahnya dikembalikan pada pencapaian delapan standar pendidikan sebagai dasar perencanaan di sekolah.
Perubahan ini, disampaikan Arif, menjadi alasan mengapa Kementerian Pendidikan begitu intensif mendorong sosialisasi SPMI dalam dua bulan terakhir.
Melalui kegiatan bimbingan teknis maupun forum diskusi, pengawas dan kepala sekolah terus diajak untuk memahami dan menjalankan siklus penjaminan mutu di satuan pendidikan.
Harapannya, langkah ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar menjadi praktik yang konsisten di sekolah. Dengan demikian, peningkatan mutu tidak lagi sekadar indikator di atas kertas, melainkan tercermin dalam kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik di lapangan.
(Sumber catatan: You Tube BBPMP Provinsi Jawa Timur/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari You Tube BBPMP Provinsi Jawa Timur)
